Kontroversi Revisi KUHP

 

Kontroversi Revisi KUHP

Saat ini bangsa Indonesia tengah dilanda oleh keadaan mencekam akibat Kontroversi Revisi KUHP  yang dikeluarkan oleh DPR. Republik Indonesia saat ini telah memiliki KUHP atau Kitab Undang Undang Hukum Pidana Karya Anak Bangsa, menggantikan KUHP Penjajah Belanda.

Namun penolakan terjadi dari berbagai kalangan menjelang pengesahan dan beberapa rancangan undang-undang juga dinilai kontroversial dan viral saat ini. Selain itu keputusan DPR dalam mengesahkan dinilai sangat tergesa-gesa. DPR mengadakan rapat sebanyak 5 kali dalam 13 hari sebelum memutuskan untuk mengesahkan Revisi KUHP.

Aksi penolakan Revisi KUHP ini terus berlanjut hingga aksi demo dilakukan rombongan para pelajar, mahasiswa, dan buruh dari Kasbi. Aksi demo dilakukan di depan gedung DPRD Jabar. Berbagai spanduk dan poster dibentangkan sebagai bentuk protesnya terhadap Revisi KUHP ini.

Apa sajakah pasal-pasal Kontroversi Revisi KUHP ini dan apa dampaknya bagi masyarakat dan perekonomian. Berikut kami akan mengulasnya dibawah ini.

Revisi Kuhp

Melalui infografis yang ada di atas dengan jelas memaparkan informasi mengenai revisi KUHP yang menurut pihak DPR sudah dikaji sejak tahun 2012.

Respon Presiden Mengenai Kontroversi Revisi KUHP

Saat ini Presiden Joko Widodo juga sudah meminta DPR untuk menunda pengesahan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Dalam keterangan saat di wawancarai, ia mengatakan penundaan ini dilakukan setelah melihat berbagai kiritk atas sejumlah pasal yang ada. Hal ini ditimbulkan akibat Kontroversi Revisi KUHP.

Melalui pernyataan Jokowi, maka Revisi KUHP ini ditunda. Sebab dalam penyusunan undang-undang pemerintah dan DPR perlu menyamakan suara. Revisi KUHP yang telah disetujui DPR dan Kemenkumham memuat beberapa pasal yang dinilai bermasalah oleh banyak kalangan. Sejumlah masyarakat juga menyoroti tata aturan yang akan segera dibawa ke Rapat Paripurna.

Pasal ini berpotensi untuk mengkriminalisasi semua orang. Pasal yang bermasalah dalam RKUHP tersebut diantaranya adalah pasal yang berpotensi mengkriminalisasi jurnalis, korban pemerkosaan, dan warga yang menyuarakan pendapatnya. Selain itu sekelompok masyarakat kalangan bawah seperti gelandangan dan pengemis serta kelompok minoritas juga berpotensi terkena imbas hukum akibat aturan tersebut.

Kontroversi Revisi KUHP ini sudah diberitakan secara internasional yang dinilai menimbulkan kesan buruk dimata bangsa Internasional.

Baca Juga  : Cara Menangani Biang Keringat